JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) Merah Putih akan menggelar pelantikan pengurus pusat periode 2026–2031 di Jakarta pada 17 Oktober 2026.

Kepengurusan tersebut merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta Timur pada 25–27 Agustus 2026. Pelantikan akan melibatkan unsur pimpinan wilayah dan pimpinan cabang APKLI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Baca juga: Dr. Hendri: Pers di Tengah Banjir Informasi, Siapa Penjaga Kebenaran di Era Media Sosial?

Ketua Panitia Pelantikan sekaligus Sekretaris Jenderal APKLI, Saiful Chaniago, mengatakan ribuan pimpinan APKLI dari tingkat wilayah hingga cabang akan menghadiri agenda tersebut. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi organisasi dari Sabang sampai Merauke serta Miangas hingga Pulau Rote.

Baca juga: Dr. Hendri: Lebih dari 10 Ribu Demonstrasi, Mengapa Parlemen Tidak Mampu Mendengar?

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan konsolidasi revolusioner infrastruktur organisasi untuk membangun ekonomi kerakyatan Indonesia, ” ujar Saiful Chaniago di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Pelantikan tersebut mengusung tema “APKLI Merah Putih Bersama Usaha Kecil Menengah dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Wujudkan Ekonomi Tumbuh 8 Persen Presiden Prabowo Subianto”.

Baca juga: Dr. Hendri: Gotong Royong sebagai Modal Sosial Pembangunan

Saiful menjelaskan, APKLI Merah Putih tidak hanya menghimpun pedagang kaki lima, tetapi juga berbagai pelaku ekonomi rakyat, mulai dari petani, nelayan, peternak, industri rumahan, warung kelontong, pasar rakyat, pasar malam, hingga pelaku bazar.

“APKLI Merah Putih kini bukan hanya pedagang kaki lima. Kami menghimpun seluruh kekuatan ekonomi rakyat di sektor hulu. Inilah kekuatan 65, 4 juta UMKM dan 16 juta pelaku pasar rakyat yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, ” tegasnya.

Baca juga: Dr. Hendri: Era Perang Kognitif, Ketika Ahli dan Pengamat Tanpa Sadar menjadi 'Echo Chamber'

Sejumlah agenda strategis telah disiapkan setelah pelantikan, antara lain konsolidasi kelembagaan APKLI hingga 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta pengawalan terhadap program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan tiga juta rumah rakyat.

APKLI juga merencanakan pembentukan Tim Percepatan Badan Perekonomian UMKM RI, program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan, Yayasan Dana Sosial PKL–UKM Indonesia, serta Sentra Rantai Pasok Grosir Nusantara. Organisasi tersebut turut menargetkan pembangunan basis data besar PKL–UKM Indonesia pada semester pertama 2028.

Baca juga: Dr. Husnita: Menghargai Pelanggan, Dimulai dari Menghargai Haknya

Selain itu, APKLI akan membangun sinergi dengan Koperasi Merah Putih, Danantara, program hilirisasi nasional, dan Gerakan Revolusi Pasar Rakyat Indonesia (GERPAS RI). APKLI juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kedaulatan ekonomi.

“Kami yakin, melalui kerja kolaboratif serta strategi dan manajemen berbasis waktu, target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan. APKLI Merah Putih siap menjadi kekuatan baru ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045 dan puncak bonus demografi 2030, ” pungkas Saiful Chaniago. (PERS)