Updates.
OPINI - Setiap kali angka pertumbuhan ekonomi diumumkan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat segera memperhatikannya. Ketika produk domestik bruto tumbuh tinggi, keadaan dianggap membaik. Investasi meningkat, konsumsi bergerak, ekspor bertambah, dan pembangunan infrastruktur dipercepat.
Namun, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi otomatis menjadikan sebuah negara maju?
Belum tentu. Ekonomi dapat tumbuh ketika pertambangan meningkat, hutan dibuka, konsumsi bertambah, properti dibangun, atau harga komoditas dunia melonjak. Akan tetapi, pada saat yang sama, masyarakat dapat tetap menghadapi pendidikan bermutu rendah, pekerjaan tidak pasti, upah kecil, pelayanan kesehatan mahal, ketimpangan, korupsi, pencemaran, dan lemahnya kepastian hukum.
Negara maju bukan sekadar negara dengan perekonomian besar. Negara maju adalah negara yang mampu mengubah kekayaan dan pertumbuhan menjadi kualitas hidup, kesempatan yang adil, pekerjaan produktif, pengetahuan, inovasi, pelayanan publik, keamanan sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Karena itu, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju harus ditempatkan lebih luas daripada sekadar mengejar persentase pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan tetap penting. Tanpa pertumbuhan, negara akan kesulitan menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, membiayai pendidikan, memperluas pelayanan kesehatan, dan membangun infrastruktur. Namun, pertumbuhan merupakan alat, bukan tujuan akhir.
Tujuan pembangunan adalah membuat manusia hidup lebih sehat, berpendidikan, produktif, aman, bebas dari kemiskinan, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan masa depannya.
Pertumbuhan Ekonomi Penting, tetapi Tidak Cukup
Perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diberitakan pada Agustus 2026, ekonomi tumbuh 5, 29 persen secara tahunan pada triwulan kedua 2026. Pertumbuhan ini berada di atas perkiraan median sejumlah ekonom sebesar 5, 10 persen. Reuters, 2026.
Angka tersebut merupakan modal penting. Namun, angka pertumbuhan nasional tidak menceritakan seluruh keadaan. Produk domestik bruto menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan, tetapi tidak secara langsung menjelaskan siapa yang menikmati hasilnya, bagaimana kualitas pekerjaan yang tercipta, atau berapa besar kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Ekonomi dapat tumbuh ketika keuntungan perusahaan meningkat, meskipun upah pekerja tidak bertambah secara seimbang. PDB dapat meningkat karena eksploitasi sumber daya alam, meskipun masyarakat sekitar kehilangan ruang hidup. Pembangunan gedung dan jalan dapat menambah aktivitas ekonomi, tetapi belum tentu meningkatkan produktivitas apabila proyek tidak terhubung dengan pusat produksi dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pertumbuhan perlu dibedakan berdasarkan kualitasnya. Apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan layak? Apakah meningkatkan produktivitas? Apakah memperkuat industri nasional? Apakah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan? Apakah memperbaiki pendidikan dan kesehatan? Apakah menjaga lingkungan?
Jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut lemah, pertumbuhan hanya menghasilkan angka besar tanpa kemajuan yang dirasakan secara merata.
Besarnya Ekonomi Berbeda dengan Kesejahteraan Rakyat
Sebuah negara dapat memiliki PDB besar karena jumlah penduduknya besar. Namun, besarnya ukuran ekonomi nasional belum menunjukkan tingginya pendapatan setiap warga.
Pendapatan per kapita memang menjadi salah satu ukuran penting dalam klasifikasi negara berpendapatan tinggi. Akan tetapi, pendapatan rata-rata juga dapat menutupi ketimpangan. Jika kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil, rata-rata pendapatan dapat meningkat sementara sebagian besar masyarakat hanya memperoleh sedikit manfaat.
Data BPS memperlihatkan kemajuan sekaligus tantangan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat 8, 07 persen atau sekitar 22, 93 juta orang. Angka tersebut menurun dari 8, 25 persen pada September 2025. Namun, kemiskinan perdesaan masih mencapai 10, 67 persen, lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan sebesar 6, 34 persen. BPS, 2026.
Penurunan kemiskinan patut diapresiasi. Namun, keberhasilan tidak boleh membuat kita berhenti menilai kualitas hidup masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Mereka mungkin tidak tercatat sebagai penduduk miskin, tetapi tetap rentan jatuh ketika sakit, kehilangan pekerjaan, mengalami bencana, atau menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Ketimpangan juga masih perlu diperhatikan. Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 0, 368. Angka tersebut meningkat tipis dari 0, 363 pada September 2025, walaupun lebih rendah dibandingkan Maret 2025. BPS melalui laporan Agustus 2026.
Data itu mengingatkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan bersama. Negara tidak dapat disebut maju apabila gedung tinggi berdiri di tengah permukiman tanpa sanitasi, perusahaan besar memperoleh keuntungan sementara pekerja tidak memiliki perlindungan, atau kota tumbuh cepat tetapi desa kehilangan tenaga produktifnya.
Negara Maju Dibangun oleh Manusia Berkualitas
Sumber daya alam dapat habis. Harga komoditas dapat jatuh. Teknologi dapat berubah. Modal dapat berpindah ke negara lain. Namun, manusia yang sehat, terdidik, kreatif, dan produktif merupakan kekuatan pembangunan yang dapat terus diperbarui.
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 mencapai 75, 90, meningkat 0, 88 poin dari 75, 02 pada tahun sebelumnya. Indeks tersebut dibentuk oleh dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. BPS, 2025.
Peningkatan ini merupakan perkembangan positif. Namun, tantangan kualitas manusia tidak dapat dinilai hanya dari angka partisipasi sekolah, jumlah lulusan, banyaknya kampus, atau besarnya anggaran pendidikan.
Pendidikan harus menghasilkan kemampuan membaca secara kritis, berhitung, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, menggunakan teknologi, menciptakan gagasan, dan menjaga integritas. Ijazah tidak akan membawa negara menjadi maju apabila lulusan tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja.
Masalah pendidikan juga berkaitan dengan ketimpangan. Anak di kota besar mungkin memiliki sekolah berkualitas, laboratorium, internet cepat, guru lengkap, dan bimbingan tambahan. Anak di wilayah tertinggal dapat belajar di ruang yang rusak, tanpa perangkat, dengan kekurangan guru, dan akses internet terbatas.
Negara maju memastikan bahwa tempat kelahiran tidak menentukan kualitas masa depan seseorang. Anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil harus memiliki kesempatan pendidikan bermutu yang setara dengan anak dari keluarga mampu di kota besar.
Kesehatan pun tidak boleh hanya diukur dari jumlah rumah sakit dan kepesertaan jaminan kesehatan. Masyarakat membutuhkan layanan yang mudah dijangkau, tenaga kesehatan cukup, obat tersedia, diagnosis tepat, waktu tunggu singkat, dan perlindungan dari beban biaya yang menghancurkan ekonomi keluarga.
Pekerjaan Layak Lebih Penting daripada Sekadar Statistik Bekerja
Penurunan tingkat pengangguran sering dipandang sebagai keberhasilan. Namun, seseorang yang tercatat bekerja belum tentu memiliki pekerjaan layak.
Ia mungkin hanya bekerja beberapa jam, memperoleh penghasilan rendah, tidak memiliki kontrak, tidak mendapat jaminan sosial, atau harus menjalani beberapa pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4, 65 persen dengan rata-rata upah buruh sekitar Rp3, 39 juta per bulan. BPS, 2026.
Tantangan utama bukan hanya menyediakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan produktif dengan upah layak, perlindungan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, kesempatan meningkatkan kemampuan, dan jalur karier.
Pertumbuhan yang bergantung pada pekerjaan berupah rendah akan sulit membawa negara mencapai pendapatan tinggi. Produktivitas harus meningkat melalui teknologi, pendidikan, peralatan, manajemen, riset, dan perbaikan proses produksi.
Namun, produktivitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengganti sebanyak mungkin manusia dengan mesin tanpa menyiapkan pekerjaan baru. Digitalisasi dan otomasi harus meningkatkan kemampuan pekerja, bukan sekadar mengurangi jumlah tenaga kerja demi memperbesar keuntungan pemilik modal.
Perusahaan yang memperoleh insentif, lahan, energi, infrastruktur, dan berbagai kemudahan dari negara harus mempunyai tanggung jawab menciptakan pekerjaan berkualitas, melakukan alih teknologi, menggunakan produk dalam negeri, serta mengembangkan pemasok lokal.
Dari Negara Penghasil Komoditas Menjadi Pencipta Teknologi
Negara berkembang sering mengandalkan keunggulan berupa sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Strategi ini dapat mendorong pertumbuhan pada tahap awal, tetapi tidak cukup untuk mencapai kemajuan jangka panjang.
Negara maju menghasilkan nilai tambah melalui pengetahuan, teknologi, desain, merek, paten, sistem produksi, jasa profesional, dan kemampuan manajemen. Mereka tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menciptakan produk, mesin, perangkat lunak, obat, teknologi energi, alat kesehatan, serta sistem industri.
Hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah penting. Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pemurnian atau pengolahan awal. Indonesia harus bergerak sampai ke produk akhir, komponen berteknologi tinggi, desain, riset, pemasaran, dan kepemilikan kekayaan intelektual.
Dalam Global Innovation Index 2025, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-55 dari 139 perekonomian. Peringkat tersebut menunjukkan kemajuan, tetapi WIPO juga mencatat bahwa posisi pada aspek modal manusia dan penelitian masih berada di urutan ke-92.
Data itu menyampaikan pesan penting: pasar besar saja tidak cukup. Indonesia harus memperkuat peneliti, laboratorium, perguruan tinggi, pendidikan sains, pembiayaan riset, perlindungan penemu, modal usaha, serta hubungan antara kampus dan industri.
Kerja sama perguruan tinggi dan perusahaan tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Keberhasilannya harus diukur dari produk yang dihasilkan, teknologi yang digunakan industri, paten yang dikomersialkan, perusahaan baru yang tumbuh, serta masalah masyarakat yang diselesaikan.
Keluar dari Jebakan Pendapatan Menengah
Tantangan besar Indonesia adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah. Negara yang terjebak tidak lagi mampu bersaing dengan negara berupah rendah, tetapi belum cukup produktif dan inovatif untuk bersaing dengan negara maju.
World Development Report 2024 dari Bank Dunia menawarkan strategi bertahap yang disebut 3i: investasi, infusion, dan inovasi. Pada tahap awal, negara memperbesar investasi. Setelah itu, teknologi dan pengetahuan dari luar harus diserap serta disebarkan ke seluruh perekonomian. Pada tahap yang lebih tinggi, negara harus mampu menciptakan inovasinya sendiri.
Pelajaran tersebut sangat relevan. Investasi asing seharusnya tidak hanya membawa modal dan pabrik. Investasi harus menghasilkan alih teknologi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, pengembangan pemasok domestik, riset bersama, serta pembentukan industri nasional.
Jika investasi hanya memanfaatkan bahan mentah, pasar, dan tenaga kerja murah, Indonesia akan tetap berada di bagian bawah rantai nilai. Barang mungkin diproduksi di dalam negeri, tetapi teknologi, mesin, desain, merek, pembiayaan, dan keuntungan terbesar tetap berada di luar negeri.
Negara maju harus memiliki kemampuan menentukan teknologi, menghasilkan produk, menguasai standar, serta membangun perusahaan nasional yang mampu bersaing secara global.
Pertumbuhan Harus Merata Antarwilayah
Pembangunan Indonesia tidak boleh hanya menjadikan beberapa kota sebagai pusat kemajuan sementara daerah lain menjadi pemasok bahan baku dan tenaga kerja.
Ketimpangan antarwilayah menimbulkan urbanisasi berlebihan, tekanan terhadap perumahan, kemacetan, pencemaran, dan munculnya kawasan kumuh. Pada saat yang sama, daerah kehilangan generasi muda produktif karena pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan terkonsentrasi di kota besar.
Infrastruktur harus diarahkan untuk membuka pusat produksi baru, menghubungkan petani dan nelayan dengan pasar, menurunkan biaya logistik, serta memperkuat industri daerah. Jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan internet bukan tujuan akhir. Semua itu harus menghasilkan produktivitas dan kesejahteraan.
Dana transfer ke daerah juga perlu diukur berdasarkan hasil. Keberhasilan bukan hanya banyaknya anggaran yang terserap, tetapi meningkatnya mutu sekolah, berkurangnya kematian ibu dan bayi, tersedianya air bersih, tumbuhnya usaha lokal, dan menurunnya kemiskinan.
Desentralisasi harus menghasilkan pusat-pusat kemajuan baru, bukan memindahkan ketimpangan dan korupsi dari pusat ke daerah.
Hukum dan Institusi Menentukan Kemajuan
Negara tidak dapat menjadi maju apabila hukum dapat dibeli, izin diperoleh melalui kedekatan, kontrak tidak dihormati, dan jabatan diberikan berdasarkan hubungan keluarga.
Pelaku usaha memerlukan kepastian. Pekerja membutuhkan perlindungan. Masyarakat memerlukan keadilan. Negara membutuhkan aparatur yang kompeten dan berintegritas.
Korupsi menyebabkan anggaran pembangunan tidak menghasilkan manfaat maksimal. Kolusi merusak persaingan usaha. Nepotisme menyingkirkan orang yang kompeten. Birokrasi yang berbelit meningkatkan biaya ekonomi, sedangkan penegakan hukum yang selektif menghancurkan kepercayaan.
Reformasi hukum bukan agenda terpisah dari pertumbuhan ekonomi. Hukum yang adil merupakan infrastruktur pembangunan. Tanpa kepastian hukum, investasi berkualitas akan ragu masuk, inovator sulit melindungi temuannya, dan masyarakat kehilangan keyakinan terhadap negara.
Negara maju juga memiliki pemerintahan yang mampu membuat kebijakan berdasarkan data, mengevaluasi hasil, mengakui kegagalan, dan memperbaiki program. Kemampuan negara bukan diukur dari banyaknya peraturan dan lembaga, tetapi dari kualitas pelayanan yang diterima rakyat.
Lingkungan Tidak Boleh Dikorbankan
Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat tinggi ketika sumber daya alam dieksploitasi. Namun, PDB tidak otomatis mengurangi nilainya ketika hutan hilang, sungai tercemar, udara memburuk, keanekaragaman hayati rusak, atau masyarakat kehilangan tanah.
Kerusakan tersebut pada akhirnya harus dibayar melalui bencana, penyakit, krisis air, penurunan produksi pangan, dan biaya pemulihan yang besar.
Negara maju tidak mewariskan pertumbuhan hari ini dengan menggadaikan kehidupan generasi berikutnya. Pembangunan harus menjaga daya dukung lingkungan, menurunkan emisi, mengembangkan energi bersih, meningkatkan transportasi umum, mengelola sampah, serta memastikan industri bertanggung jawab atas limbahnya.
Pemerintah perlu melengkapi PDB dengan ukuran kekayaan alam, kualitas udara dan air, emisi karbon, kehilangan tutupan hutan, ketahanan energi, dan risiko bencana. Tanpa ukuran tersebut, negara dapat terlihat tumbuh padahal sedang menghabiskan modal alamnya.
Transisi energi juga harus adil. Pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada industri fosil harus dipersiapkan melalui pelatihan, diversifikasi ekonomi, dan perlindungan sosial. Jangan sampai kebijakan hijau menciptakan pengangguran baru atau memindahkan kerusakan ke wilayah masyarakat adat.
Negara Maju Harus Memberikan Rasa Aman
Kemajuan tidak hanya terlihat dari pendapatan. Masyarakat harus merasa aman ketika berjalan di ruang publik, bekerja, belajar, berobat, menggunakan transportasi, menyampaikan kritik, dan berhadapan dengan aparat.
Perempuan harus bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak harus terlindungi dari perundungan, eksploitasi, dan kecanduan digital. Penyandang disabilitas harus dapat mengakses pendidikan, pekerjaan, transportasi, serta pelayanan umum.
Jurnalis harus dapat bekerja tanpa intimidasi. Akademisi harus bebas mengembangkan ilmu. Masyarakat boleh mengkritik pemerintah tanpa takut diperlakukan sebagai musuh negara.
Kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia bukan kemewahan yang baru diberikan setelah sebuah negara kaya. Semua itu justru menjadi syarat agar pembangunan dapat berlangsung sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Mengubah Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Pemerintah perlu memperluas ukuran keberhasilan. Pertumbuhan ekonomi harus tetap dipantau, tetapi dilengkapi dengan indikator yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat.
Keberhasilan pembangunan setidaknya harus dinilai dari:
Peningkatan pendapatan riil masyarakat, terutama kelompok bawah dan menengah.
Penciptaan pekerjaan produktif dengan upah dan perlindungan yang layak.
Penurunan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi.
Mutu pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan, sanitasi, dan air bersih.
Produktivitas tenaga kerja serta kemampuan industri menghasilkan nilai tambah.
Pertumbuhan riset, paten, inovasi, dan produk teknologi nasional.
Pemerataan pelayanan dan kesempatan antarwilayah.
Penurunan korupsi serta meningkatnya kepastian hukum.
Kualitas lingkungan, ketahanan energi, dan kemampuan menghadapi bencana.
Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga negara.
Setiap program harus dinilai berdasarkan hasil, bukan sekadar besarnya anggaran, jumlah kegiatan, atau tingkat penyerapan. Pemerintah tidak cukup mengatakan telah membangun sekolah; negara harus membuktikan bahwa anak-anak benar-benar belajar. Tidak cukup membangun rumah sakit; masyarakat harus memperoleh pelayanan yang cepat dan bermutu.
Agenda Menuju Negara Maju
Pertama, pembangunan manusia harus menjadi pusat kebijakan. Anggaran pendidikan, kesehatan, gizi, riset, dan perlindungan sosial harus diarahkan kepada hasil yang terukur.
Kedua, kebijakan industri perlu berfokus pada produktivitas, teknologi, nilai tambah, dan penciptaan pekerjaan. Insentif harus diberikan kepada perusahaan yang melakukan riset, alih teknologi, pelatihan pekerja, serta pengembangan pemasok domestik.
Ketiga, negara harus memperkuat hubungan antara pendidikan dan pekerjaan. Kurikulum, pelatihan vokasi, sertifikasi, serta pendidikan tinggi perlu disusun bersama dunia kerja tanpa menghilangkan fungsi pendidikan dalam membentuk manusia kritis dan berkarakter.
Keempat, usaha mikro, kecil, dan menengah harus dihubungkan dengan pembiayaan, teknologi, pengadaan pemerintah, rantai pasok industri, serta pasar ekspor. Keberhasilan tidak boleh hanya dihitung dari jumlah pelatihan, tetapi dari peningkatan omzet, produktivitas, dan keberlanjutan usaha.
Kelima, reformasi hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi harus dijalankan sebagai bagian dari strategi ekonomi. Pelayanan yang cepat harus tetap transparan dan dapat diawasi.
Keenam, pemerintah perlu memperkuat pajak yang adil. Kelompok yang memiliki kekayaan dan kemampuan ekonomi lebih besar harus memberikan kontribusi lebih besar, sedangkan masyarakat rentan harus memperoleh perlindungan.
Ketujuh, pembangunan harus menggunakan pendekatan hijau dan berkelanjutan. Setiap proyek perlu memperhitungkan dampak sosial, kesehatan, budaya, dan lingkungan dalam jangka panjang.
Kedelapan, kebijakan nasional harus memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk berinovasi, tetapi tetap disertai standar pelayanan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Kemajuan Harus Dirasakan, Bukan Sekadar Diumumkan
Cita-cita menjadi negara maju tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target pertumbuhan tinggi atau menghitung kapan pendapatan per kapita melewati batas tertentu. Status negara berpendapatan tinggi penting, tetapi kemajuan yang sesungguhnya harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Negara maju adalah ketika anak dari keluarga miskin memperoleh sekolah bermutu. Ketika warga tidak takut jatuh miskin karena sakit. Ketika pekerja mendapatkan upah layak dan perlindungan. Ketika petani dan nelayan menggunakan teknologi serta menerima harga yang adil.
Negara maju adalah ketika penemu dihargai, hukum tidak dapat dibeli, pejabat tidak kebal, perempuan merasa aman, transportasi umum tersedia, udara bersih, dan pelayanan pemerintah mudah diakses.
Pertumbuhan ekonomi adalah mesin. Namun, manusia harus tetap menjadi tujuan dan pengendali arah perjalanan.
Indonesia tidak boleh sekadar menjadi negara dengan ekonomi besar, pasar luas, penduduk banyak, dan sumber daya melimpah. Indonesia harus menjadi negara yang rakyatnya sehat, terdidik, produktif, sejahtera, aman, dan memperoleh keadilan.
Negara maju bukan hanya tentang berapa besar kekayaan yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa adil kekayaan itu diciptakan, dibagikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus terus dikejar, tetapi tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus berjalan bersama pemerataan, pembangunan manusia, inovasi, supremasi hukum, demokrasi, dan kelestarian lingkungan.
Kemajuan tidak cukup terlihat dalam laporan statistik. Kemajuan harus hadir di meja makan, ruang kelas, tempat kerja, rumah sakit, desa, kota, dan masa depan setiap warga negara.
Jakarta, 01 Januari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)
