Updates.
OPINI - AI generatif sedang mengubah wajah perang kognitif. Dahulu, propaganda membutuhkan tim besar, biaya tinggi, jaringan media, dan waktu produksi panjang. Kini, satu aktor kecil dapat membuat ribuan narasi, gambar, suara, video, komentar, dan artikel palsu hanya dengan perintah singkat. Inilah titik baliknya: perang kognitif tidak lagi hanya soal siapa yang menguasai senjata, tetapi siapa yang mampu membentuk persepsi manusia secara cepat, murah, personal, dan masif.
Perang kognitif pada dasarnya adalah perebutan cara manusia memahami realitas. Ia tidak selalu memaksa orang percaya pada kebohongan secara utuh. Kadang cukup membuat publik ragu, lelah, marah, sinis, dan tidak percaya lagi kepada siapa pun. Dalam kajian keamanan modern, perang kognitif dipahami sebagai upaya memengaruhi pikiran, persepsi, emosi, dan perilaku manusia melalui manipulasi lingkungan informasi. Deppe dan Schaal (2024) menjelaskan bahwa konsep perang kognitif kini tidak hanya relevan bagi dunia militer, tetapi juga bagi politik, demokrasi, dan masyarakat sipil karena ruang kognitif manusia telah menjadi medan strategis.
AI generatif memperluas medan itu. Mesin tidak sekadar menyebarkan informasi, tetapi mampu menciptakan realitas sintetis: teks yang tampak akademik, foto yang tampak jurnalistik, suara yang terdengar asli, video yang tampak nyata, dan percakapan yang seolah datang dari manusia sungguhan. Vykopal et al. (2024) menemukan bahwa model bahasa besar mampu menghasilkan artikel berita palsu yang meyakinkan dan selaras dengan narasi disinformasi berbahaya; studi tersebut mengevaluasi 10 model bahasa besar terhadap 20 narasi disinformasi.
Di sinilah bahayanya. AI generatif bukan hanya mempercepat produksi hoaks, tetapi meningkatkan kualitas psikologisnya. Narasi palsu tidak lagi kasar dan mudah dikenali. Ia dapat ditulis dengan gaya tenang, ilmiah, religius, nasionalis, humanis, atau seolah-olah netral. Goldstein et al. (2024) menunjukkan bahwa model bahasa dapat membuat propaganda yang sangat persuasif, dan manusia dengan sedikit kemampuan penyuntingan dapat meningkatkan daya bujuk propaganda AI dengan usaha minimal.
Masa depan perang kognitif akan ditandai oleh tiga perubahan besar.
Pertama, personalisasi propaganda. AI generatif dapat menyesuaikan pesan berdasarkan usia, agama, pilihan politik, lokasi, kecemasan ekonomi, bahkan gaya bahasa kelompok sasaran. Satu isu bisa diproduksi dalam ratusan versi: untuk mahasiswa, narasinya tentang kebebasan; untuk pekerja, tentang ketidakadilan upah; untuk kelompok agama, tentang ancaman moral; untuk kelas menengah, tentang pajak dan korupsi; untuk daerah, tentang ketimpangan pusat-daerah. Pesannya berbeda, tetapi tujuannya sama: membuat masyarakat saling curiga dan kehilangan kepercayaan.
Kedua, banjir konten sintetis. Dalam perang informasi lama, persoalannya adalah kebohongan. Dalam perang kognitif berbasis AI, persoalannya lebih berat: kelelahan kognitif. Publik dibanjiri terlalu banyak klaim, bantahan, video, grafik, testimoni, dan “bukti” palsu sampai akhirnya tidak tahu mana yang benar. Ketika masyarakat lelah membedakan fakta dan manipulasi, mereka cenderung memilih informasi yang paling sesuai dengan emosi dan identitas kelompoknya.
Ketiga, runtuhnya kepercayaan visual dan suara. Selama ini masyarakat sering percaya karena “melihat sendiri” atau “mendengar sendiri”. Deepfake menghancurkan fondasi itu. Clark dan Lewandowsky (2026) menunjukkan bahwa peringatan transparansi terhadap video deepfake dapat mengurangi pengaruhnya, tetapi tidak cukup sebagai solusi penuh; sebagian peserta tetap menggunakan isi video deepfake dalam membuat penilaian meskipun mengetahui video tersebut palsu. Groh et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kemampuan manusia dan mesin dalam mendeteksi deepfake memiliki keterbatasan, meskipun kombinasi manusia dan model dapat membantu meningkatkan akurasi.
Namun, kita tidak boleh jatuh pada kepanikan teknologi. AI generatif bukan musuh. Yang berbahaya adalah penggunaan AI tanpa etika, tanpa verifikasi, tanpa regulasi, dan tanpa literasi. Spitale et al. (2023) menyebut GPT-3 sebagai pedang bermata dua: ia dapat menghasilkan informasi akurat yang mudah dipahami, tetapi juga dapat menghasilkan disinformasi yang lebih meyakinkan; manusia dalam studi tersebut juga tidak dapat membedakan secara andal antara tweet buatan GPT-3 dan tweet manusia.
Karena itu, masa depan perang kognitif tidak bisa dilawan hanya dengan melarang teknologi. Larangan total tidak realistis. Yang dibutuhkan adalah arsitektur ketahanan kognitif nasional. Pertama, negara harus membangun sistem klarifikasi cepat berbasis data. Informasi resmi tidak boleh lambat, kaku, dan sulit dipahami. Dalam era AI, keterlambatan klarifikasi satu jam saja dapat memberi ruang bagi ribuan konten palsu untuk membentuk persepsi publik.
Kedua, masyarakat perlu naik kelas dari literasi digital menuju literasi AI. Literasi digital mengajarkan orang menggunakan media. Literasi AI mengajarkan orang memahami bagaimana konten dibuat, dimanipulasi, dipersonalisasi, dan disebarkan oleh mesin. Chu-Ke dan Dong (2024) menekankan bahwa menghadapi misinformasi berbasis AI membutuhkan regulasi, praktik AI yang etis, serta pendidikan literasi AI agar pengguna mampu mengevaluasi pengetahuan, nilai, budaya, dan implikasi konten yang dihasilkan AI.
Ketiga, media massa harus memperkuat jurnalisme verifikasi. Di era AI generatif, keunggulan media bukan lagi sekadar cepat, tetapi dapat dipercaya. Media yang hanya mengejar viralitas akan mudah menjadi saluran perang kognitif. Sebaliknya, media yang kuat dalam verifikasi, transparansi sumber, koreksi terbuka, dan jurnalisme data akan menjadi benteng akal sehat publik.
Keempat, lembaga pendidikan harus mengajarkan berpikir kritis sebagai keterampilan dasar warga negara. Anak muda tidak cukup diajari membuat konten; mereka harus diajari membaca motif di balik konten. Mereka harus mampu bertanya: siapa yang membuat, untuk kepentingan apa, datanya dari mana, emosi apa yang sedang dipancing, dan siapa yang diuntungkan bila informasi ini dipercaya?
Kelima, pemerintah, kampus, media, komunitas, tokoh agama, dan sektor teknologi harus bekerja bersama. Perang kognitif tidak bisa dihadapi oleh satu institusi. Ia menyerang pikiran masyarakat secara menyeluruh, maka pertahanannya juga harus menyeluruh. Kita membutuhkan pusat pemantauan narasi, pelatihan literasi AI, sistem autentikasi konten resmi, audit algoritma, kebijakan platform yang transparan, dan budaya publik yang tidak mudah membagikan informasi sebelum memeriksanya.
Pada akhirnya, AI generatif akan menentukan apakah masa depan ruang publik menjadi lebih cerdas atau justru lebih kacau. Bila digunakan secara etis, AI dapat membantu pendidikan, pelayanan publik, penelitian, kesehatan, jurnalisme data, dan klarifikasi cepat terhadap hoaks. Tetapi bila dibiarkan menjadi pabrik manipulasi, AI akan mempercepat polarisasi, memperlemah kepercayaan, merusak demokrasi, dan membuat masyarakat hidup dalam kabut realitas.
Masa depan perang kognitif bukan sekadar soal teknologi yang semakin pintar. Ini soal manusia yang harus semakin bijak. Mesin boleh makin cepat membuat narasi, tetapi manusia tidak boleh makin lambat berpikir. Mesin boleh mampu meniru suara, wajah, dan tulisan, tetapi bangsa yang kuat harus tetap memiliki nurani, akal sehat, dan kepercayaan sosial.
AI generatif akan menjadi ujian besar bagi ketahanan kognitif bangsa. Siapa yang hanya kagum pada teknologinya akan mudah tertipu. Siapa yang hanya takut pada teknologinya akan tertinggal. Tetapi siapa yang mampu menguasai, mengatur, mengedukasi, dan menggunakannya untuk kebaikan publik akan memenangkan masa depan.
Jakarta, 26 Mei 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)
